Rabu, 03 Juni 2009

Bahas TUNTAS masalah AMBALAT dari berbagai sumber

www.unik77.tkall about unik 77 :
percaya atau tidak, kalau bisa sih unik setuju ?sumber :dari berbagai sumber
Malaysia Gunakan Peta Ambalat Tahun 1979
VIVAnews - Kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009. Peristiwa itu bukan kali pertamanya. Sejak Januari sampai April 2009, sembilan kali kapal Malaysia memasuki perairan Ambalat.
Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia, Da'i Bachtiar, masalah Ambalat masih dibicarakan dalam forum kesepakatan bilateral antara Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia. "Kalau dikatakan ada pelanggaran dan sebagainya, itu masih masuk dalam perundingan," kata Da'i Bachtiar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.
Ada perbedaan persepsi soal batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. "Karena penjelasannya memang Malaysia menggunakan peta 1979," tambah dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan, persoalan penyelesaian pelanggaran kapal perang Malaysia yang memasuki wilayah Indonesia sudah ada mekanismenya, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.
Ditambahkan dia, masuknya tentara Malaysia ke wilayah Indonesia dimungkinkan karena faktor ketidak sengajaan. Sebab satu bulan sebelum kejadian, kedua pimpinan tentara kedua negara sudah sepakat dan menyusun masalah keamanan laut.
Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan, terus jadi obyek sengketa Indonesia-Malaysia. Akhir 2008 militer Indonesia memeringatkan Malaysia untuk tidak melakukan provokasi militer di wilayah Ambalat. Belajar dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, TNI meningkatkan patroli di wilayah Ambalat.
Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat.
Mengapa Ambalat jadi rebutan? Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun.
Sengketa Ambalat di Mata Media
Ingat Peristiwa Ambalat tahun 2005? Untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia yang damai, seorang kepala negara turun dan memastikan persiapan pertahanan pasukan di garis depan.
Itu menunjukkan, pemerintah Indonesia telah habis kesabaran, dan secara sungguh-sungguh menganggap klaim sepihak Malaysia atas Ambalat sebagai tantangan perang. Situasi kala itu lebih panas ketimbang ketegangan sekarang.
Saat itu, lagu patriotik “Maju Tak Gentar” umpamanya, diperdengarkan di Metro TV berulang-ulang, mengiringi tayangan gambar parade kekuatan angkatan darat, laut, dan udara, mengikuti siaran berita perkembangan terkini konflik. Metro TV juga berkali-kali mempertunjukkan pembakaran bendera Malaysia di beberapa daerah serta orasi marah pengunjuk rasa di depan kedutaan besar negeri jiran itu.
Isu Ambalat menjadi sorotan media massa setelah Petronas menyerahkan konsesi pertambangan di perairan itu kepada perusahaan minyak gabungan Inggris-Belanda Shell. Nota protes Departemen Luar Negeri kepada Malaysia diabaikan, bahkan Perdana Meteri Ahmad Badawi mengklaim bahwa Ambalat adalah wilayah sah Malaysia sesuai peta nasional yang dibuat negara itu pada tahun 1979. Meskipun begitu, peta itu takpernah diakui negara-negara tetangga serantau.
Dalam pertimbangan jurnalistik, sengketa Ambalat memenuhi syarat sebagai berita bernilai tinggi: agresi, kedaulatan wilayah, harga diri bangsa. Kata-kata kunci itu mampu memanaskan kepala orang Indonesia dan menimbulkan situasi ketidakpastian politis serta ketidakseimbangan psikologis.
Maka, jadilah isu Ambalat kepala berita di media cetak dan tayangan kabar unggulan di televisi untuk beberapa hari dan terus disorot sampai dua pekan.
Media Indonesia: Perlu Garis Keras terhadap Musuh
Pada tanggal 4 Maret 2005, misalnya, Media Indonesia memampang foto pada halaman pertama tentang sebuah kapal perang Tentara Nasional Indonesia dan sebuah pesawat pengintai yang berpatroli di perairan Ambalat, Laut Sulawesi. Di bawahnya terdapat kotak yang berjudul “Presiden Perintahkan TNI Jaga Ambalat” yang diselipkan gambar berwarna peta Kalimantan, wilayah Ambalat, dan posisi kapal-kapal perang kedua negara.
Di dalam kotak itu juga terdapat informasi mengenai kronologi ketegangan dan insiden yang sempat terjadi sebelumnya. Pada rubrik Polkam halaman 9 Media Indonesia juga mengangkat berita tentang penolakan Kedutaan Besar Malaysia atas permintaan beberapa anggota Dewan Perwakiklan Rakyat beraudiensi dengan mereka.
Berita kenaikan tarif angkutan sebagai dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) diletakkan sebagai kepala berita pada tanggal 5, sedangkan berita foto memperlihatkan Megawati Soekarnoputri bersalaman dengan menteri reunifikasi Korea Selatan.
Akan tetapi, tajuk rencana berjudul “Perlu Garis Keras di Blok Ambalat” memperlihatkan bahwa jajaran redaksi memandang isu ini sangat penting.” Media Indonesia mengkhawatirkan sikap presiden masih terlalu lembek untuk menghadapi “negara yang sedang dirasuk kerakusan.”
Bagi Media Indoensia, Malaysia “bisa berwajah manis, tapi berkelakuan sebaliknya.” Hubungan kedua negara serumpun ini, tulis tajuk ini, “harus dilihat dan diperlakukan secara rasional dan mengubur romantisme sesama puak Melayu.” Dalam hal kedaulatan negara, tulis tajuk ini lagi, “TNI tak usah ragu-ragu menghajarnya agar Malaysia tidak bertindak semaunya di Ambalat.”
Masih pada halaman muka, Media Indonesia juga memunculkan kotak berjudul “Lima Puluh Persen Kapal Perang TNI AL Siap Dikerahkan ke Perbatasan.” Harian ini juga meberikan tabel perbandingan kekuatan angkatan laut kedua negara, seolah perang benar-benar sudah di ambang pintu.
Media Indonesia jelas memperlihatkan sikap oposisi terhadap Malaysia secara keras dan terang-terangan menempatkan Malaysia dalam konflik Ambalat ini sebagai ‘musuh.’
Pada tanggal 6, misalnya, harian ini mengangkat kepala berita “KRI Rencong Usir Kapal AL Malaysia.” Harian ini bahkan menurunkan tajuk lagi berjudul “Mari Sombong kepada Malaysia.” Perlakuan buruk Malaysia terhadap Indonesia tidak sepadan dengan kontribusi ratusan ribu tenaga kerja Indonesia terhadap perekonomian negara itu sehingga, dalam pandangan harian ini, “Seharusnya mendorong pemerintah Indonesia tidak bermuka manis dengan tetangga bernama Malaysia.”
Bahkan pada tanggal 8, harian ini memampang foto presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dengan mimik tegas menaiki tangga kapal perang di Pelabuhan Maludung, Tarakan, Kaliman Timur sambil melambaikan tangan. Foto itu memenuhi hampir sepertiga halaman dengan ambilan gambar mulai kepala sampai ke lutut dengan latar belakang kapal perang KRI Karel Satsui Tubun.
Kepala berita ‘Ambalat Siaga Tempur, Badawi Telepon SBY’ dengan huruf ukuran besar tercetak di bagian atas foto itu. Dengan analisis semiotika, bisa ditafsirkan bahwa redaksi sengaja memilih foto ini dan memasang di halaman depan untuk membangkitkan semangat patriotik dan kebanggaan nasional para pembaca bahwa “Indonesia siap menghadapi Malaysia untuk mempertahankan Ambalat.”
Begitu pula pada tanggal 9, harian ini memasang kepala berita “SBY Tinjau Kesiapan Tempur TNI” dengan foto presiden memastikan kesiapan prajurit marinir di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Salah satu subjudulnya ditulis “Ketegangan Meningkat.”
Kompas: Malaysia Melecehkan Kita, Harus Ditindak Tegas
Sikap oposisi terhadap Malaysia juga ditunjukkan oleh Kompas. Lebih lunak, lebih rasional, tapi tetap tajam. Pada tanggal 6, misalnya Kompas mengangkat kepala berita “Kapal RI-Malaysia Berhadap-hadapan” (bandingkan dengan Media Indonesia yang pada hari yang sama memuat judul “KRI Rencong Usir Kapal Malaysia”).
Begitu juga, pada tanggal 7, kepala barita harian ini berjudul “Malaysia Kembali Lakukan Provokasi.” Berbeda dengan Media Indonesia yang pada tanggal 8 melaporkan berita utama yang menggambarkan ketegangan tinggi, kepala berita Kompas pada hari yang sama diberi judul “Presiden Tinjau Perbatasan RI-Malaysia.”
Namun begitu, tajuk rencana hari itu yang berjudul “Bagaimana Mungkin Malaysia Pun Melecehkan Kita?” sesungguhnya memperlihatkan kegusaran harian ini terhadap negeri jiran itu. Menurut Kompas, banyak perilaku Malaysia yang menyakitkan hati, “tapi dengan semangat tahu diri, kita menerimanya.” Kompas menulis bahwa tanggapan atas pelanggaran wilayah Indonesia masuk akal jika “harus lebih tegas dan jelas” (bandingkan dengan tajuk Media Indonesia yang menulis “perlu garis keras di blok Ambalat”).
Pada tanggal 9 dan 10 Kompas juga menurunkan kepala berita “Ketegangan di Daerah Perbatasan Mereda” dan “RI-Malaysia Sepakati Penyelesaian Damai” dengan foto pasukan marinir berjaga-jaga di tugu perbatasan Indonesia Malaysia.di Sebatik.
Ini menunjukkan meskipun mengharapkan pemerintah “bertindak tegas,” Kompas berhaluan lebih moderat, rasional ketimbang Media Indonesia.
Kompas, misalnya mengajukan argumen kepemilikan Indonesia atas Ambalat dengan menurunkan berita opini berjudul “Ambalat Lanjutan Alamiah Kaltim” yang mengutip pandangan pakar hukum laut internasional, Hasyim Djalal.
Republika: Selesaikan dengan Semangat Sesama Muslim-Melayu
Republika juga mengangkat persengketaan perbatasan dengan Malaysia, tapi dengan hati-hati dan sama sekali tidak memperlihatkan kegusaran, atau bahkan kemarahan. Pada tanggal 3 Maret, misalnya, harian ini menurunkan berita, “RI Kirim Kapal Perang ke Perbatasan Malaysia.” Berita pengiriman kapal perang ini tidak diangkat sebagai kepala berita, tapi diletakkan di bawah, meskipun di halaman muka.
Pada tanggal 5, berita tentang konflik perbatasan ini hanya dimunculkan dalam foto kecil di halaman muka. Tiada berita sejenis pada halaman dalam.
Harian ini sempat menurunkan kepala berita “Kapal Perang RI-Malaysia ‘Adu Mulut’” pada tanggal 6 yang yang mengabarkan ketegangan di perbatasan. Tapi pada tanggal 7 harian ini menurunkan kepala berita yang mendinginkan suasana, “RI-Malaysia Siap Redakan Ketegangan,” sedangkan pada tanggal 9, Republika menurunkan kepala berita “TNI AL Kurangi Kapal di Ambalat.” Kemudian pada tanggal 10, “RI-Malaysia Sepakat Merujuk UNCLOS.”
Sikap hati-hati Republika ini terbaca pada tajuknya tanggal 7 “Tahan Emosi.” Republika mengaku ada persoalan dalam perbatasan Malaysia-Indonesia yang bermula pada kasus Sipadan-Ligitan ketika Malaysia melanggar kesepakatan status quo dengan Indonesia.
Republika menulis bahwa “kita harus mempertahankan setiap jengkal tanah kita,” tapi mengingat persaudaraan kedua negara, penyelesaian semestinya ditempuh “dengan cara-cara bijak, bukan kekuatan bersenjata-apalagi melibatkan emosi massa.” Republika berpendapat, “ada kekuatan yang ingin kedua negara berhadap-hadapan,” tapi “semangat Melayu semestinya mengikat kedua negara.”
Pada halaman muka, dalam berita yang kecil berjudul “Selesaikan Secara Bilateral” Republika mengutip pernyataan Din Syamsuddin agar persoalan ini diselesaikan secara bilateral. Berita ini mengutip pernyataan Din bahwa bila sengketa Ambalat diselesaikan dengan konflik terbuka, kedua belah pihak akan rugi, yang beruntung pihak ketiga. Selain itu, ia “akan merugikan Islam.”
Sudut pandang sejenis juga diperlihatkan dalam berita “MUI Akan Kirim Tim ke Malaysia” pada tanggal 9. Selain itu, pada tanggal 12 Republika juga menurunkan berita pada halaman muka yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Albar, “Patroli di Perbatasan Tak Berarti Perang.”
* * *
Terlihat bahwa terdapat perbedaan pola, atau bingkai pemberitaan pada Media Indonesia, Kompas, dan Republika. Jika ketiga surat kabar ini diletakkan, boleh dibilang Media Indonesia berada pada garis keras: mengangkat sengketa Ambalat dengan emosional. Kompas, garis moderat, memahami jika tindakan tegas diambil pemerintah, sedangkan Republika, garis lunak, menginginkan konflik bersenjata dihindari demi persaudaraan Muslim dan serumpun. Namun, secara umum, ketiga surat kabar itu menyatakan keberpihakan kepada posisi Indonesia.
Fenomena ini menarik jika dikaitkan dengan pendapat Andreas Harsono bahwa ketika bekerja, wartawan harus melepaskan segala macam identitas primordial, misalnya kewarganegaraan.
Kewarganegaraan, kata Andreas, hanyalah untuk “keperluan praktis pribadi atau memperkaya pemahaman” dan takkan “mendikte liputan.” Akan tetapi, kenyataannya wartawan mau tidak mau berhadap-hadapan struktur komunitas yang mempengaruhi dirinya semenjak lahir dan tumbuh. Salah satunya perasaan kebangsaan ini meskipun mungkin ia tak menyadarinya.
Selain perkara itu, wartawan juga bersentuhan dengan kebijakan editorial, ataupun kredo, nilai, serta norma perusahaan tempat ia bekerja. Kepala-kepala berita surat kabar kita yang mengobarkan sentimen kebangsaan dalam sengketa Ambalat bisa jadi merupakan kebijakan perusahaan guna meraih kesempatan memperbesar tiras dan memperluas pasar. Namun, bisa juga ia dilihat dari sisi ideologis.
Media Indonesia, umpamanya, seringkali diposisikan sebagai surat kabar yang pragmatis. Akan tetapi, fakta bahwa ia dimiliki oleh Surya Paloh, seorang pengusaha asal Aceh, kader partai Golongan Karya, sekaligus seorang nasionalis, dalam banyak hal mempengaruhi kebijakan editorial. Begitu juga Jakob Oetama, seorang Jawa-Katolik-Tionghoa, membangun Kompas dengan menanamkan nilai-nilai Jawa, rasionalitas, dan kemoderatan.
Adapun Republika didirikan oleh kelompok intelektual Muslim, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), yang merupakan kekuatan sosial-politik kelas menengah Muslim di Indonesia, yang mengidentifikasikan diri sebagai bagian kebangkitan komunitas Islam global.
Dengan kata lain, obyektivitas jurnalistik idealisme yang hendaknya dituju oleh pekerja media, tapi memang pada praktiknya ia bisa absurd lantaran banyak faktor yang melencengkannya. Atau mungkin, untuk kasus Ambalat, memang tidak perlu?
Berebut Batas Minyak Ambalat
TIGA kapal perang RI seminggu ini mondar-mandir di Laut Sulawesi. Tepatnya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dua kapal perang lagi, KRI K.S. Tubun dan KRI Tongkol, sudah pula ancang-ancang untuk bergabung. Kedua kapal itu siap meluncur dari Dermaga Ujung, Surabaya. "Begitu ada perintah dari Panglima TNI, kami langsung bergerak," kata Letnan Kolonel (Laut) Ibnu Parna, Komandan Pangkalan TNI-AL Tarakan.
Heboh itu muncul gara-gara Ambalat, sebuah blok di kawasan perairan di Laut Sulawesi. Daerah yang jaraknya 150 kilometer arah timur Tawau atau dua jam perjalanan dengan boat dari Tarakan itu diklaim Malaysia sebagai wilayahnya. Padahal, sesuai dengan peta yang dimiliki Indonesia, wilayah yang berada beberapa mil selatan pulau "terbaru" Malaysia, Sipadan dan Ligitan, itu sah milik Indonesia.
Maka, ketika sebuah pesawat Malaysia jenis Beechcraft B-200 T Super King pada siang 26 Februari lalu kepergok nyelonong masuk wilayah Indonesia sejauh tiga mil, KRI Wiratno segera memberi peringatan. Kapal antikapal selam jenis Parchim eks Jerman itu memang tengah berpatroli rutin di kawasan Ambalat.
Sinyal gawat itu turut mengundang KRI Nuku yang sedang berjaga di Kepulauan Maluku bergegas merapat ke Laut Sulawesi. Sehari kemudian, kapal cepat KRI Rencong, yang diperkuat 50 personel dan empat rudal, meluncur dari Selat Makassar ke perbatasan. Total, jika dua kapal dari Surabaya sudah berangkat, hampir 300 prajurit TNI-AL berikut perlengkapan perangnya siaga di sana. "Tegangnya persis saat sengketa Sipadan-Ligitan," ujar Ibnu.
Suasana panas di perbatasan itu pun segera merembet ke Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis lalu, segera mengusung masalah ini ke dalam rapat terbatas para menteri. Hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Sebelumnya SBY juga bertemu Menteri Luar Negeri.
Hasilnya, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa diminta meneruskan upaya pemasangan rambu suar di Karang Unarang, sebuah karang di wilayah Ambalat (baca: Petaka Rambu Suar). Di sisi lain, pihak TNI diminta bersiap siaga menjaga perbatasan. "Kewajiban TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan mengamankan tiap jengkal wilayah," kata Endiartono Sutarto, Panglima TNI.
Ketegangan RI-Malaysia itu bermula pada 16 Februari lalu. Saat itu, Malaysia lewat perusahaan minyak Petronas memberikan konsesi eksplorasi (kontrak bagi hasil) kepada Shell di Ambalat. Daerah terpencil di kawasan timur Pulau Kalimantan ini diduga memiliki kandungan minyak dan gas berlimpah.
Tindakan Malaysia itu membuat Indonesia berang. Departemen Luar Negeri RI buru-buru melayangkan nota diplomatik resmi kepada Pemerintah Malaysia. Isinya, konsesi yang diberikan Malaysia itu telah melanggar kedaulatan Indonesia karena blok Ambalat terhitung bagian dari wilayah Indonesia. Lagi pula, sejak 1961, Pemerintah Indonesia sudah menjalankan konsesi minyak di Ambalat.
Protes yang diajukan Departemen Luar Negeri itu sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya, Indonesia berkali-kali protes ketika tahun 1979, Malaysia membuat peta yang memasukkan Ambalat ke wilayahnya. "Padahal, di tahun 1966, konsesi minyak Permina (sekarang Pertamina) diakui Malaysia sebagai 'exercise of Indonesia's right to the continental shelf'," kata Arif Havas Oegroseno, Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan, Departemen Luar Negeri.
Shell sendiri, lewat Pertamina, pernah melakukan konsesi eksplorasi di Ambalat pada 1999-2001. Terakhir, Indonesia mengikat kerja sama konsesi serupa dengan perusahaan minyak Amerika Serikat, Unocal, Desember 2004, senilai US$ 1,5 juta.
Hal itu dibenarkan oleh Dirjen Migas, Departemen ESDM, Iin Arifin Takhyan. "Kita buka wilayah kerja di situ sejak dulu dan tidak ada protes," kata Iin. Saat ini, Iin menambahkan, ada dua wilayah kerja di sana yang tumpang tindih dengan Malaysia. Yaitu blok Bukat yang merupakan wilayah kerja perusahaan minyak Italia, ENI, dan blok Ambalat yang dikuasai Unocal. "Blok Bukat cuma sedikit overlap-nya. Sedangkan Ambalat hampir seluruhnya terambil," kata Iin lagi.
Untungnya, sampai sekarang kegiatan eksplorasi ENI dan Unocal tak terganggu. "Kami meminta mereka terus jalan," ujar Iin.
Hal serupa dilakukan Pemerintah Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Syed Hamid Albar, meminta Shell tetap melakukan pengeboran. "Protes dari Indonesia tidak seharusnya menghentikan kita. Itu biasa dalam proses diplomasi," kata Albar, seperti dikutip dari kantor berita Malaysia, Bernama.
Sama seperti angkatan bersenjata RI yang melakukan pengawasan perbatasan, angkatan perang Malaysia pun bersikeras meneruskan patroli di tempat yang sama. "Itu wilayah kami, dan kami berhak mengawasi. Tugas kami adalah menjaga keamanan selama eksplorasi Petronas berlangsung," kata Panglima Angkatan Perang Malaysia, Tan Sri Mohd. Zahidi Zainuddin.
Walhasil, ketegangan antara kedua pihak pun tidak terhindarkan. Malaysia ngotot dengan merujuk pada peta 1979 yang dikeluarkannya. Dalam peta itu tercantum bahwa Ambalat (mereka mengistilahkannya dengan blok ND-6) adalah wilayah Malaysia. Selain itu, "Karena Sipadan dan Ligitan adalah wilayah baru Malaysia, maka ND-6 merupakan wilayah kedaulatan kita," kata Abdullah Ahmad Badawi, sang perdana menteri.
Pernyataan itu langsung ditentang oleh pihak RI. "Nonsense borderline!" kata Havas, gusar. Menurut Havas, peta 1979 telah memicu protes negara-negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia sejak kemunculannya. "Tak jelas dasar perhitungan Malaysia menentukan garis batas teritorialnya yang tertera di peta itu," ujar ketua tim landas kontinen itu. Anehnya, kata Havas, ketika Indonesia memprotes dan menanyakan dasar perhitungan itu, Malaysia sama sekali tak punya jawaban.
Padahal, penentuan batas laut tidak hanya bergantung pada kemauan satu negara pantai yang dinyatakan dalam hukum nasionalnya. Juga harus berdasar hukum internasional. Dengan kata lain, menurut Havas, peta 1979 buatan Malaysia itu tak punya kekuatan hukum. Itu sebabnya, Havas yakin, Indonesia bakal menang bila perkara ini diselesaikan lewat Mahkamah Internasional (ICJ).
Sayang, ide Havas itu bertepuk sebelah tangan. Sampai sekarang, Malaysia belum memberikan sinyal yang sama. Padahal, untuk maju ke ICJ perlu persetujuan kedua pihak. Lalu, haruskah dua negara tetangga ini unjuk kekuatan militer?
Amalia K. Mala, Bernadetta Febriana, dan Taufan Luko Bahana (Surabaya)[Nasional, Gatra Nomor 17 Beredar Senin, 7 Maret 2005]
Cadangan Minyak Besar Ditemukan di Ambalat
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, berdasarkan indikasi awal, terdapat cadangan minyak cukup besar di Lapangan Aster, Blok Ambalat. Lapangan ini diperkirakan mampu berproduksi 30 - 40 ribu barel per hari dan akan dikelola perusahaan asal Italia, ENI.
Dalam laman resmi Departemen Energi, Minggu 19 April 2009, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo mengatakan, dalam 2 - 3 bulan, ENI akan melakukan pengujian. "Jika tes ini berhasil, maka pada tahun 2010 produksi pertama dari Lapangan Aster sudah dapat dilakukan," katanya. (Sumber: VIVANews)
Menanggapi letak cadangan minyak yang berdekatan dengan Malaysia, Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro menambahkan, tidak perlu menjadi kekhawatiran karena wilayah itu jelas merupakan bagian dari wilayah Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir ini daerah Ambalat memang sering menjadi sengketa dengan Malaysia. Pada 8 April 2005 Kapal Republik Indonesia Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali.
Pada 25 Februari 2007 KD Sri Perli (Malaysia) memasuki wilayah Indonesia, namun akhirnya diusir keluar oleh KRI Untung Suropati. Satu jam kemudian satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Superking melintas memasuki wilayah Indonesia.
Sengketa dengan Malaysia ini rupanya mengusik nasionalisme banyak warga Indonesia hingga melahirkan kembali gerakan "Ganyang Malaysia" baik di dunia nyata maupun dunia maya.
Oleh karena kuatnya efek emosional Blok Ambalat sekaligus keberadaannya yang dapat menjawab masalah energi nasional, bukan tidak mungkin Ambalat akan menjadi komoditas penting Pilpres Juni besok.
Pasukan TNI Angkatan Laut Dalam Kondisi Siap Perang Di Ambalat
Batas negara antara Indonesia dengan Malaysia di Ambalat tak bisa dikompromikan lagi, karena Ambalat jelas masuk wilayah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah Indonesia akan mengambil sikap tegas jika Malaysia kembali melakukan pelanggaran di wilayah tersebut.
“Apa yang diklaim oleh Malaysia tidak bisa kita terima karena Indonesia yakin itu wilayah Indonesia. Sejengkal daratan ataupun wilayah laut kalau itu wilayah Indonesia harus kita pertahankan, tidak ada kompromi dan toleransi karena itu harga mati,” kata Presiden saat memberikan keterangan pers di Pulau Jeju, Korea Selatan kemarin (2/6).
Kepala Negara menyatakan sejak kasus Ambalat muncul dua tahun lalu, dirinya sudah menginstruksikan agar TNI terus melakukan operasi pengamanan wilayah tersebut. “Sekarang ada enam kapal perang dan tiga pesawat udara dari TNI AL. Barangkali pihak Malaysia mengklaim tempat itu bisa saja dia patroli tapi ketika memasuki wilayah kita, jelas kita halau dan itu yang kita lakukan kemarin.”
Namun, Presiden mengingatkan, untuk menegakkan kedaulatan tidak harus mengobarkan peperangan, apalagi Indonesia dan Malaysia adalah anggota ASEAN yang hubungannya diatur dalam Piagam ASEAN.
“Ada diplomasi, ada penyelesaian secara damai, jadi jangan hanya beretorika supaya dianggap pemimpin yang berani terus mengobarkan perang di mana-mana,” ucapnya.
Ia menjelaskan, persoalan batas wilayah di Ambalat terus dibicarakan antara kedua negara dan pemerintah Indonesia sudah mendorong segera dilanjutkan perundingan mengenai batas wilayah di sekitar Ambalat.
“Jadi saya tegaskan sekali lagi kapada seluruh rakyat bahwa posisi kita jelas yang diklaim itu adalah wilayah Indonesia dan kita tidak bisa menerima dan wilayah itu kita jaga. Kita lanjutkan negosiasi,” katanya. Ia mengharapkan persoalan yang sudah dalam perundingan tingkat menteri ini tidak diganggu dengan pelanggaran batas oleh kapal-kapal perang Malaysia.
Departemen Luar Negeri kemarin menyiapkan nota protes diplomatik untuk Pemerintah Malaysia. Saat ini Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut memetakan titik-titik pelanggaran kapal Malaysia.
“Hari ini kami mengoordinasikan sebuah nota protes yang detil, kronologis dan koordinat peta yang akurat,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Selasa (2/6).
Menurut Faizasyah, Indonesia belum akan membawa sengketa Ambalat ke Mahkamah Internasional karena hukum nasional dan kelautan internasional mengharuskan negosiasi dahulu dengan negara tetangga.
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Zain Abidin menyatakan saat ini Malaysia “Belum memiliki pernyataan apa pun tentang Ambalat”. Abidin menolak pernyataan bahwa kapal perang negerinya Melayu itu telah melanggar kedaulatan Indonesia.
Siap Perang
Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menyatakan TNI siap melaksanakan kebijakan politik yang diambil negara. “Kalau perintah perang, pasti kami laksanakan,” katanya. Begitu pula jika pemerintah memutuskan mengambil langkah diplomasi.
Dia meminta Departemen Luar Negeri segera melanjutkan diplomasi dengan pemerintah Malaysia. “Harus ditanyakan mengapa mereka melanggar prosedur yang sudah disepakati bersama.”
Komandan Kapal TNI Angkatan Laut KRI Untung Suropati Mayor Salim mengatakan, situasi keamanan di Ambalat masih siaga penuh dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan.
Selain melanggar wilayah, kata dia, kapal-kapal perang Malaysia mengusir, bahkan menangkap sejumlah nelayan Indonesia karena dianggap melanggar wilayah Malaysia di Ambalat. Padahal, seharusnya di daerah yang masih dalam sengketa antara dua negara, tidak boleh ada provokasi dari salah satu pihak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan perang melawan pasukan Diraja Malaysia. Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agussalim menyatakan tindakan pasukan Diraja Malaysia sudah keterlaluan dengan mengusir nelayan Indonesia sehingga mereka takut melaut.
“Kalau masih dalam keadaan begini, sampai kapan wilayah Blok Ambalat tersebut selesai. Tak ada kepastiannya, lebih baik perang,” kata Herlan.
DPRD Kaltim telah menyetujui anggaran Rp85 miliar dari APBD 2009 untuk membeli satu helikopter guna mengawasi perbatasan. “Ini sebuah bukti, bahwa Kaltim tidak main-main membantu pemerintah dan militer Indonesia untuk menjaga perbatasan.”
Komandan Pleton Prajurit Intai Amfibi (Taifib) di Sebatik, Letnan Dua Marinir Deny Aprianto mengatakan, dirinya bersama pasukan lain tengah menjalani latihan siap perang.
“Latihan jika terjadi perang yang sesungguhnya di wilayah Blok Ambalat,” katanya saat dihubungi wartawan. Deny mengatakan, pasukannya yang tergabung dalam Satuan tugas Marinir Ambalat telah disiapkan sebanyak 130 Korps Marinir yang terbagi beberapa tim.
“Kalau Taifib untuk satu timnya terdapat tujuh anggota. Saat ini, kami hanya menunggu perintah dari atasan. Jika perang, kami telah siap bertempur,” katanya.(Sumber : Jurnas)

2 komentar:

David Pangemanan mengatakan...

PERADILAN INDONESIA: PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap Rp.5,4 jt. (menggunakan uang klaim asuransi milik konsumen) di Polda Jateng
Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak 'bodoh', lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah 'dokumen dan rahasia negara'.
Maka benarlah statemen "Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap" (KAI) dan "Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA" (KPK). Ini adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat.
Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen Indonesia yang sangat dirugikan mestinya mengajukan "Perlawanan Pihak Ketiga" untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
Sudah tibakah saatnya???

David
HP. (0274)9345675c

hendysuryanata mengatakan...

udah tembak hancur aja tu kapal malaysia, kayanya mau nguji kekuatan marinirnya Indonesia tu. itu mau perang ato maen kejar-kejaran.
http://statcivil.blogspot.com/
http://sosialnet.blogspot.com/